Alasan Orang Berperilaku Flexing di Media Sosial, Pakar: Harga Dirinya Lemah

Techverse.asia - Perilaku Mario Dandy Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT), yang kerap memamerkan berbagai bawang mewah di media sosial menarik perhatian masyarakat luas. Seperti diketahui, akibat ulah Dandy yang menganiaya David Ozora hingga tewas menguak fakta mengenai kekayaan orang tuanya ia pamerkan selama ini.

Yang membuat publik terheran-heran adalah jabatan RAT yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II tapi memiliki jumlah kekayaan hingga Rp56 miliar. Sehingga itu menimbulkan kecurigaan dari mana RAT memperoleh sumber kekayaannya mengingat gaji eselon ASN II ada di kisaran Rp60 sampai Rp80 juta per bulannya. Untuk bisa mencapai nominal kekayaan yang dilaporkan RAT setidaknya butuh waktu puluhan tahun dengan asumsi ia menerima gaji seperti angka tersebut.

Pengamat Psikologi Sosial UGM, Lu’luatul Chizanah, S.Psi., M.A., mengatakan bahwa perilaku Mario Dandy yang gemar membagi konten tentang barang-barang mewah yang dimiliki merupakan tindakan flexing. Tindakan ini sengaja dilakukan untuk menunjukkan kepemilikan material maupun properti yang dianggap bernilai bagi kebanyakan orang.

“Flexing menjadi fenomena yang mencuat seiring dengan perkembangan media sosial. Kehadiran media sosial memberi kesempatan bagi orang-orang untuk lebih menunjukkan diri atas kepemilikan material atau properti yang dianggap memiliki nilai bagi kebanyakan orang,” jelasnya, Selasa (28/2/2023).

Dosen Fakultas Psikologi UGM ini menyebutkan orang yang melakukan flexing di media sosial salah satunya ditujukan untuk mendapatkan pengakuan dalam kelompok. Dalam konteks pembentukan relasi atau pertemanan, membutuhkan pengakuan agar bisa diterima di lingkungan tertentu.

“Teknik manajemen impresi dengan memamerkan barang-barang mewah dilakukan untuk membuktikan jika ia layak masuk dalam komunitas tertentu. Harapannya dengan memamerkan tas branded maka orang lain akan menilai saya layak masuk kalangan elite,” paparnya.

Orang yang menunjukkan perilaku flexing di media sosial mengindikasikan self esteem atau harga diri yang lemah. Tanpa disadari orang yang kerap melakukan flexing sebenarnya tidak mempunyai kepercayaan terhadap nilai dirinya. Flexing dilakukan sebagai upaya untuk menutupi kekurangan harga diri dengan membuat orang lain terkesan.

“Dengan memposting sesuatu yang dinilai berharga bagi kebanyakan orang dan di-like ini seperti divalidasi, merasa hebat dan berharga karena orang-orang menjadi kagum pada dirinya,” terangnya.

Dia menyampaikan perilaku flexing bisa menimbulkan pandangan yang tidak tepat di masyarakat terkait kepemilikan material. Sebab, apa yang diunggah oleh pelaku flexing bisa dipercayai oleh pengguna media sosial akan pentingnya kepemilikan material.

“Bisa terbentuk pandangan, akan dihargai kalau punya sesuatu. Ini kan jadi pemahaman yang berbahaya sementara aspek lainnya akan diabaikan,” ujarnya.

Perilaku flexing ini juga akan berdampak buruk ke arah impulsive buying. Seseorang akan menjadi sangat impulsif untuk membeli barang-barang branded hanya untuk flexing. Apabila flexing ditujukan untuk mengatasi self esteem rendah, maka hal tersebut hanya bersifat semu dan tidak berujung serta bersifat adiktif. Flexing justru menghalangi seseorang untuk mengatasi self esteem secara efektif.

“Kalau flexing dilakukan sebagai awal pemantik perhatian dan selanjutnya menunjukkan sesuatu yang lebih esensial seperti kompetensi, personaliti yang baik itu tidak masalah. Akan jada masalah jika flexing ini jadi satu-satunya cara untuk manajemen impresi, jadi toksik bagi diri sendiri,” kata dia.

Menurutnya, tindakan tidak mengkomparasikan atau membandingkan diri dengan orang lain yang berada diatas dirinya bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah seseorang agar tidak terjebak pada perilaku flexing. “Coba untuk melihat ke bawah, jangan ke atas terus karena akan ada dorongan untuk flexing jika melihat ke atas. Kalau melihat ke bawah justru akan muncul rasa syukur,” katanya.

Ia menambahkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menunjukkan perilaku flexing. Kemampuan mengelola diri untuk melakukan flexing atau tidak menjadi sangat penting.

“Flexing untuk menunjukkan pencapaian, sesekali tidak apa. Namun saat kalau tidak posting menjadi cemas ini harus jadi alarm diri,” terangnya.

Sementara itu, Sosiolog UGM, Dr. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.A., menilai gaya hidup mewah yang ditunjukkan salah satu pejabat Ditjen Pajak ibarat fenomena gunung es. Praktik-praktik serupa diduga masih terjadi di kalangan pejabat lainnya.

“Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar,” ungkap Andreas.

Dikatakannya bahwa di era saat ini gaya hidup yang memosisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas. Dengan begitu, penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite.

“Gaya hidup semacam itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” paparnya.

Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini menyebutkan praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elite yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara. Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara.

Menurutnya, saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Selain itu, juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” ujarnya.