Indonesia siap memasuki era teknologi emisi nol menuju mobilitas yang lebih hijau. Upaya percepatan green mobility ditempuh melalui salah satunya pengembangan ekosistem manufaktur, yang dapat menghasilkan kendaraan ramah lingkungan dengan berbagai kemajuan teknologi.
Baca Juga: Ancaman Resesi Ekonomi 2023 Membayangi, Momen Terbaik Berinvestasi Saham?
Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, pengembangan itu dilakukan dengan tujuan agar sektor kendaraan bermotor dapat mendukung target Carbon Neutral atau nett zero emission pada 2060, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam COP 26.
Sejalan dengan komitmen tersebut, ia menegaskan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif yang bertujuan untuk mendukung pasokan kendaraan listrik yang terjangkau.
"Kita memiliki kekayaan alam yang cukup memadai untuk membangun ekosistem industri otomotif berbasis elektrik. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan industri baterai,” tuturnya, dikutip dari laman kementerian tersebut, Rabu (2/11/2022).
Baca Juga: Pesan Cinta Yang Singkat, Sebuah Tips Agar Pasanganmu Lekas Sembuh Dari Sakit
Selain itu, upaya yang perlu diakselerasi adalah peningkatan infrastruktur pengisian listrik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah lingkungan di masa depan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan kendaraan elektrifikasi Indonesia.
"Langkah-langkah percepatan ini dilakukan melalui intensifikasi kerja sama dengan perusahaan mitra, baik dengan ride hailing atau pun perusahan logistik. Menggunakan sistem skema leasing yang kompetitif, dengan dukungan lembaga pembiayaan nasional," jelasnya.
Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun standardisasi Battery Pack untuk KBLBB kategori L (light vehicle). Pada prinsipnya, negara mendukung dari sisi supply dan memastikan bahwa produksi dari kendaraan listrik bisa cepat bertumbuh. Sementara kementerian dan lembaga terkait lainnya menyiapkan infrastrukturnya.
Baca Juga: Bukan Hanya Musim Hujan Tapi Juga Musim PHK, Lakukan Ini Bila Kamu Mendapat Kabar Buruk Itu
"Ini harus terkoordinasi dengan baik agar semuanya bisa berjalan lancar," imbuhnya.
Hingga saat ini, telah tersedia ratusan fasilitas pengisian ulang daya berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Diharapkan fasilitas SPKLU dan SPBKLU akan terus tumbuh di seluruh wilayah Indonesia.
Agus menambahkan, pemerintah membuka seluas-luasnya kontribusi industri dalam mempercepat program kendaraan berbasis listrik. Tidak hanya pada sektor produksinya, tetapi perusahaan juga dapat berkontribusi untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ada di Indonesia.
Pembangunan SPLU di wilayah negara ini, diharapkan dapat membangun ekosistem EV menjadi lebih baik, dan membuat masyarakat tidak takut lagi untuk beralih ke kendaraan listrik. Sehingga dapat mempercepat target dua juta kendaraan listrik pada 2025.
Apalagi pemerintah telah menerbitkan peraturan, dalam rangka percepatan program kendaraan listrik, misalnya melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Ada pula Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2021 dan Inpres No 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Regulasi itu diharapkan dapat menciptakan demand tambahan dari pemerintah sehingga dapat mempercepat program kendaraan listrik. Pemerintah juga memfasilitasi kerja sama B to B untuk ride hailing dan logistik, dalam penggunaan kendaraan listrik dan sektor asuransi dan finance dalam pembiayaan dan penjaminan.
"Jadi dapat mempercepat implementasi kendaraan bermotor listrik di Indonesia,” tambahnya.
Mendengar pernyataan dari pemerintah RI seperti demikian, apa pendapatmu tentang ini?
