Hukumonline Selenggarakan IRCA 2024: Ajang Penghargaan Kepatuhan Hukum

Techverse.asia - Perusahaan rintisan (startup) penyedia platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech), Hukumonline telah menggelar acara Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA 2024). Ini adalah ajang penghargaan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dalam bidang kepatuhan hukum.

IRCA 2024 diikuti lebih dari 60 perusahaan, Hukumonline menggelar IRCA 2024 ini sebagai wujud apresiasi untuk perusahaan dan pimpinan korporasi atas kinerja, dedikasi, dan upaya mereka terkait dengan melaksanakan kepatuhan hukum.

"Di tengah-tengah dinamika regulasi yang terus berubah-ubah di Tanah Air, kepatuhan hukum tak hanya menjadi sekadar kewajiban, namun juga (menjadi) tanggung jawab moral serta etika yang harus dijunjung tinggi," kata Chief Executive Officer (CEO) Hukumonline Arkka Dhiratara lewat keterangan tertulisnya kami lansir, Jumat (7/6/2024).

Menurut dia, memastikan kepatuhan hukum dalam perusahaan adalah tugas yang menantang. Tapi, hal ini memang sangat krusial dalam menekan risiko hukum dan menjaga nama baik serta reputasi suatu perusahaan.

Terlebih, Indonesia memiliki yurisdiksi yang kompleks serta regulasi yang dinamis. Untuk itu, para praktisi kepatuhan hukum dituntut supaya terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.

"Kami pun berharap ajang IRCA 2024 tersebut bisa memacu semangat para praktisi di bidang kepatuhan hukum untuk terus meningkatkan kinerja serta profesionalisme, dalam menjaga integritas dan kelangsungan bisnis yang legal dan bertanggung jawab," paparnya.

Penilaian IRCA 2024 dilakukan berdasarkan laporan, narasi, hingga dokumen bukti kelengkapan dari perusahaan serta pimpinan perusahaan. Seluruh penilaian juga mencakup tiga aspek penting yang terdiri atas implementasi strategi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan hukum, performa pengelolaan organisasi oleh pimpinan peursahaan dalam konteks kepatuhan hukum, serta upaya kontrol kepatuhan hukum.

"Para dewan juri memastikan bahwa setiap perusahaan dinilai secara adil, transparan, dan objektif sehingga mencerminkan kinerja nyata dalam kepatuhan hukum," ungkap salah satu Dewan Juri Anika Fasial yang menjabat sebagai Komisioner PT Bank Jago Tbk.

Anika mengatakan bahwa pada tahun ini para profesional di bidang hukum berbagai negara mempunyai beberapa perhatian khusus seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perubahan yang sangat cepat dalam regulasi serta perkembangan teknologi.

"Oleh karena itu sebagai dampaknya, dibutuhkan startegi yang kompleks untuk menghadirkan layanan yang kian baik untuk pelanggan, dengan tetap berjalan pada koridor hukum. Harapan kami yaitu IRCA 2024 ini bisa menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan budaya patuh hukum perusahaan di Indonesia," ujar dia.

Di sisi lain, startup Hukumonline pada awal tahun ini juga memperoleh pendanaan Seri B dari Media Development Investment Fund (MDIF). Investasi yang tidak disebut jumlahnya itu, dikucurkan tepat saat Hukumonline memasuki tahun ke-24 perjalanannya sebagai perusahaan Regulatory Technology.

MDIF berharap Hukumonline dapat mencapai visi perusahaan 'To make everyone understand the law better'. Selain itu, Hukumonline diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan atau resiliensi bisnisnya. Kucuran dana ini juga bertujuan membantu Hukumonline dalam meningkatkan jangkauan dan dampak positif secara luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang hukum.

Sekadar informasi, Hukumonline didirikan pada 2000 oleh beberapa praktisi hukum dan pengacara Indonesia terkemuka, Hukumonline bertujuan untuk menjadi solusi satu atap bagi praktisi hukum Indonesia - sebagai sebuah platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech) yang mendemokratisasi akses hukum.

Dan memberdayakan para praktisi hukum dengan memberikan pengetahuan hukum dalam banyak bentuk, seperti koleksi regulasi dan putusan pengadilan yang telah diklasifikasikan, analisis dan laporan hukum yang komprehensif, serta artikel-artikel mengenai masalah hukum yang mudah dipahami.