Mobilitas di Ibu Kota Negara (IKN) yang ada di Kalimantan Timur, digadang-gadang akan berorientasi dan memprioritaskan manusia serta pejalan kaki. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Ahli Tim Transisi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Wicaksono Sarosa di sejumlah media.
Hal itu, seperti apa yang dijabarkan dalam Perpres 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara terkait konsep forest, sponge and smart city sebagai landasan pengembangan kawasan strategis kehutanan. Dan pelaksanaan langkah-langkah operasional KLHK Ibu Kota Nusantara dengan prinsip dasar dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Ini perubahan paradigma sebenarnya. Karena prioritas utama adalah pada pejalan kaki. Sedangkan mobil atau kendaraan pribadi merupakan prioritas paling bawah," ujarnya dikutip dari kantor berita Antara, Senin (26/9/2022).
Keberadaan Kendaraan Pribadi Akan Dikurangi
Mobilitas di IKN yang dimaksud, termasuk juga memprioritaskan kendaraan non-bermotor seperti sepeda dan transportasi publik. Kendaraan bermotor pribadi atau mobil pribadi harus dikurangi, dalam rangka untuk mencapai IKN sebagai kota ramah lingkungan dan sebagainya.
"Nantinya di IKN juga akan ada upaya untuk melakukan konektivitas pejalan kaki terintegrasi; konektivitas pejalan kaki kawasan yang menerus dan terintegrasi pada berbagai level lapis bangunan," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rencana pengembangan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara , Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagaimana arahan presiden, bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.
Menteri Perhubungan Budi Karya mengungkapkan, penyiapan transportasi sangat penting dalam mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN. Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN, terkait sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan mengedepankan konsep yang ramah lingkungan, dengan 70% areanya harus menjadi area hijau.
Presiden menambahkan, dari lahan seluas 256.000 Hektare (Ha) yang disiapkan, hanya sekitar 50.000 Ha yang dipakai dan sisanya akan dibiarkan sebagai hutan hijau.
“Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan,” ujarnya, dalam laman Sekretariat Negara.
IKN juga akan mengedepankan penggunaan energi hijau. Pemerintah akan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara.
“(Sebanyak) 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, di Kalimantan Utara,” ujar Joko Widodo lebih lanjut.
Masyarakat Adat Jangan Tersingkir
IKN dalam kenyataannya bukan hanya dituntut untuk bisa melestarikan alam Kalimantan, melainkan juga keberadaan warga asli.
Dalam sebuah diskusi terpumpun membahas soal pembangunan IKN Nusantara menuju peradaban Indonesia ramah lingkungan, perwakilan pemerintah, akademisi dan perwakilan warga di kawasan IKN turut membahas poin tersebut.
Sebagai perwakilan masyarakat adat, Mei Christy mengungkap, harapan masyarakat adat terhadap IKN adalah adanya pengembangan SDM masyarakat adat dengan ekonomi kerakyatan. Tentunya, sebagai pilihan terbaik, pengembangan yang dilakukan tetap berbasis kearifan lokal di ibukota berperadaban.
"Kehidupan masyarakat adat Paser di kawasan Sepaku, IKN pada khususnya dan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Timur pada umumnya harus menjadi perhatian utama dalam pemindahan ibukota Nusantara," sebutnya
