Techverse.asia - Pemerintahan Joe Biden telah memberi tahu TikTok bahwa perusahaan induk China ByteDance harus menjual posisi kepemilikannya di aplikasi video format pendek itu yang saat ini populer atau menghadapi larangan di Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS menuntut divestasi atas dasar masalah keamanan nasional. Perintah ini muncul hanya beberapa hari sebelum CEO TikTok Shou Zi Chew akan bersaksi di depan Kongres.
Berita itu pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal. Komite Penanaman Modal Asing di AS (CFIUS), sebuah kelompok antarlembaga yang mengawasi risiko keamanan nasional yang dipimpin oleh Departemen Keuangan, “baru-baru ini” menuntut agar pemilik ByteDance di China melepaskan TikTok.
Anggota parlemen di AS (dan negara bagian lainnya) menganggap TikTok sebagai potensi ancaman terhadap privasi pengguna dan keamanan nasional mengingat kepemilikan aplikasi tersebut berlokasi di China. Ketakutannya adalah pemerintah China dapat mengakses informasi sensitif melalui TikTok.
Meski menurut TikTok, tidak pernah membagikan data pengguna dengan Partai Komunis China (PKC), TikTok juga mengatakan otoritas China belum membuat permintaan seperti itu.
Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara TikTok Hilary McQuaide mengatakan, jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak akan menyelesaikan masalah, Perubahan kepemilikan tidak akan memberlakukan pembatasan baru pada aliran atau akses data.
Menurut McQuaide, TikTok telah menanggapi kekhawatiran Pemerintah AS dengan memberlakukan perlindungan berbasis AS atas data dan sistem pengguna di AS dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat.
Merespons tuntutan dari Pemerintah AS, CEO TikTok Shou Zi Chew telah mengklaim bahwa, jika ByteDance sebagai induk TikTok diminta untuk menjualnya, itu saja tidak akan cukup untuk mencegahnya dari pengawasan atas masalah keamanan. Chew membuat pernyataan menyusul laporan pada minggu ini bahwa pemerintah AS telah mengatakan kepada TikTok untuk melepaskan diri dari ByteDance atau menghadapi larangan nasional.
"Divestasi tidak menyelesaikan masalah, perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses," katanya kami kutip, Jumat (17/3/2023).
Ia mengklaim bahwa AS dan negara lain masih memiliki masalah dengan cara aplikasi menangani data pengguna jika memiliki pemilik yang berbeda. Pejabat telah menyatakan ketakutan bahwa China akan mendapatkan akses ke data pengguna yang terkait dengan penduduk mereka.
Editor : Rahmat Jiwandono