Techverse.Asia

Perkuat Ekonomi Digital, Pemerintah Kembangkan Perdagangan Aset Kripto

kripto / freepik

Pemerintah terus berkomitmen memperkuat pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, Didid Noordiatmoko menyatakan, berbagai kebijakan strategis dibuat oleh pemerintah.

Tujuannya, untuk memberikan ruang bagi pengembangan usaha inovasi komoditas digital, serta kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berusaha. Salah satunya melalui perdagangan aset kripto.

"Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2030," ujar Didid, dalam laman Kemenkominfo, Jumat (6/1/2023).

Selama 2022, Bappebti telah memberikan perizinan berupa tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto, kepada 25 perusahaan.

Bappebti juga telah menetapkan jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sebanyak 383 jenis. Dari jumlah tersebut, 10 aset kripto di antaranya merupakan koin anak bangsa atau koin lokal.

Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor inovasi teknologi, sektor keuangan digital dan aset kripto menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian, pengawasan atas aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK.

Pengembangan ekonomi digital juga ditunjukkan dengan kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang sangat signifikan.

Dalam perhitungan secara notional value, PBK mengalami tren kenaikan.

Editor : Uli Febriarni