Techverse.Asia

Pemerintah Indonesia Memblokir Lebih Dari 7.000 Fintech Ilegal

fintech / freepik

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia diketahui telah memblokir 7.089 perusahaan financial techology (fintech) tak berizin atau ilegal, dari berbagai platform digital. Jumlah itu tercatat sejak pemblokiran dilakukan pada 2017 hingga awal Desember 2022. 

Menteri Kominfo RI Johnny G Plate mengatakan, pemblokiran itu menjadi upaya melakukan penanganan pinjaman online ilegal di ruang digital bersama Satgas Waspada Investasi (SWI). Yang diblokir oleh pemerintah mulai dari konten fintech ilegal di media sosial, file-sharing, ataupun aplikasi fintech tanpa izin.

Menurut dia, kementerian memiliki sistem surveilans untuk mengawasi ruang digital agar digunakan sebagaimana mestinya. 

"Surveillance systems Kominfo baik alphabetic maupun numerical terus bekerja around the clock, 24 jam non-stop, tujuh hari seminggu tanpa henti, bersama-sama untuk mengawasi melakukan pengawasan di ruang digital," kata dia dalam laman kementerian, Rabu (14/12/2022).

Selain memantau, pemerintah terus mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia dengan menghadirkan ekosistem digital yang kondusif, melalui berbagai kebijakan. Tak terkecuali dalam konteks penanganan berbagai konten fintech yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Selain itu, guna menghadirkan transaksi keuangan yang aman dan terpercaya, Johnny menyatakan keamanan bertransaksi secara digital terus diperkuat dari segi regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Menurutnya, aturan yang disahkan pada September 2022 itu dibuat untuk mendorong keamanan data pribadi dalam transaksi keuangan, serta memfasilitasi penyediaan sertifikasi elektronik.

"UU ini berlaku bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat termasuk lembaga perbankan," ungkapnya.

"Sekali lagi, Undang-Undang Pelindungan data Pribadi berlaku bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan fintech," jelasnya sembari mengulangi kalimatnya sendiri.

Kementerian Kominfo, saat ini juga tengah menyiapkan aturan pelaksana UU PDP terkait dengan kelembagaan perlindungan data pribadi. Berbentuk peraturan presiden (Perpres) serta ketentuan pelaksana UU PDP berupa peraturan pemerintah (PP).

Editor : Uli Febriarni