Techverse.asia - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. Menurutnya, besarnya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini disebabkan tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja.
“Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak adanya link and match,” kata Ida kepada wartawan usai menghadiri upacara wisuda anaknya, Syibly Adam Firmanda, yang lulus sarjana psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Rabu (22/2/2023) lalu di Grha Sabha Pramana UGM.
Menurut dia, saat ini jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar. Dengan demikian, tidak banyak pekerja dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMA/SMK, diploma, hingga sarjana.
“Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana,” paparnya.
Baca Juga: Pekerjaan yang Beda dengan Jurusan Kuliah Memang Menantang, Ini Tips PD Menjalaninya
Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), lanjut Ida, diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima pasar kerja.
“Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siap kerja sebelum lulus. Dengan program MBKM (diharapkan) mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran,” ujarnya.
Meski tidak menargetkan jumlah pengangguran yang bisa diturunkan dari program MBKM, Ida berharap program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. “Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan wartawan soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global sekarang ini, katanya, pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM.
“Bantuan subsidi upah tahun 2020 dan 2021 karena ada pandemi dimana para buruh berkurang pendapatannya akibat banyak mereka yang dirumahkan. Lalu tahun 2022 diberi subsidi upah karena ada penyesuaian kenaikan harga BBM, sehingga kami perlu membantu dengan subsidi upah, mudah-mudahan (tahun ini) tidak ada yang membuat upah teman-teman buruh jadi berkurang. Sebenarnya kebijakan itu mengikuti kondisi,” katanya.
Editor : Rahmat Jiwandono