Techverse.Asia

Indonesia Masih Tunda Penerapan Pajak Karbon, Pakar: Tarifnya Tergolong Kecil

penjelasan pajak karbon sebagai NEK / Kemenkeu RI

Pemanasan global yang diikuti dengan perubahan iklim akan terus mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi. Adanya ancaman tersebut, mendorong pemerintah Republik Indonesia menyusun arah kebijakan prioritas pembangunan Indonesia pada 2023, yang mencakup pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu dibentuk suatu rencana implementasi perdagangan karbon dan pajak karbon di Indonesia.

Seluk-beluk Pajak Karbon

Kementerian Keuangan Republik Indonesia pernah menjelaskan mengenai pajak karbon ini dalam laman resmi mereka. Di sana disebutkan, Pajak karbon adalah salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Tujuan adanya pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi, antara lain: untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon; mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka menengah dan panjang; mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan.

Landasan hukum pajak karbon telah disiapkan melalui UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalamnya membahas soal tarif pajak karbon, peta jalan penerapannya bahkan pengenaan atas pajak karbon.

Peraturan Presiden No.98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon juga sudah diterbitkan.

Pemberlakuan Pajak Karbon Masih Ditunda

Namun demikian sejauh ini kita ketahui, pemerintah RI masih belum juga menerapkan pajak karbon, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021.

Awalnya, pemerintah akan memberlakukan pajak karbon pada April 2022, diundur Juli 2022. Hingga 2023 akan tiba, tentang kapan pajak karbon diberlakukan masih terus jadi tanda tanya.

Editor : Uli Febriarni